DORONG PENINGKATAN LAYANAN TRANSPORTASI, BAKETRANS BAHAS KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI UMUM

    Jakarta – Kementerian Perhubungan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan jasa transportasi yang prima bagi masyarakat. Salah satu aspek yang diatur dalam standar pelayanan minimal adalah aspek kenyamanan yang di dalamnya terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada sarana dan prasarana transportasi publik. Oleh karena itu Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Dan Prasarana Transportasi Umum pada Kamis (25/7). Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, dan Angkutan Transportasi Perkotaan...

    Selengkapnya

    BAKETRANS GELAR FGD: KEBIJAKAN UMUR KENDARAAN ANGKUTAN UMUM JADI SOROTAN

    Jakarta—Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyaman, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 141 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan orang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 29 tahun 2015 untuk angkutan umum dalam trayek, dan PM 44 tahun 2019 untuk angkutan umum tidak dalam trayek. Salah satu aspek yang diatur dalam...

    Selengkapnya

    WUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG EFISIEN DAN TERINTEGRASI DI IKN, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI GELAR DISKUSI

    Balikpapan – Ibu Kota Negara atau yang lebih dikenal dengan IKN, merupakan salah satu solusi strategis yang diusulkan di dalam menjawab perkembangan urbanisasi serta masalah tantangan infrastruktur dan mobilitas di DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban kepadatan penduduk di Jakarta dan mendistribusikan pembangunan ekonomi ke wilayah-wilayah lain yang dalam hal ini, perencanaan transportasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Menyoroti hal tersebut, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melalui Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda ...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI GENCARKAN UPAYA PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DI KSPN TORAJA UTARA

    Toraja – Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) pada Selasa, 16 Juli 2024, mengadakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Konektivitas Transportasi dalam Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Toraja Utara dan sekitarnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengakselerasi terwujudnya konektivitas transportasi di wilayah tersebut dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan. “Toraja Utara, dengan kekayaan budaya dan alamnya yang memukau, memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Untuk itu, konek...

    Selengkapnya

    TINGKATKAN KESELAMATAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG, BAKETRANS INISIASI PEMBAHASAN TENTANG STANDAR PERLENGKAPAN JALAN DENGAN JALUR KERETA API

    Kecelakaan lalu lintas jalan kerap kali terjadi pada ruas jalan yang melintas secara sebidang dengan jalur kereta api (perlintasan sebidang) yang dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan. Salah satu langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas yaitu dengan menerbitkan payung hukum yang mengatur terkait aspek teknis, operasional, dan standar keselamatan. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubung...

    Selengkapnya

    BAKETRANS SOSIALISASIKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

    Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika pada Senin (2/7) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Rangkaian kegiatan Sosialisasi P4GN ini diawali dengan tes urine yang dilakukan kepada seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2024, dimana ada 200 pegawai yang mengikuti kegiatan ini dan terdiri dari 141 pegawai ASN serta 59 pegawai non ASN. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, ...

    Selengkapnya