Balikpapan – Ibu Kota Negara atau yang lebih dikenal dengan IKN, merupakan salah satu solusi strategis yang diusulkan di dalam menjawab perkembangan urbanisasi serta masalah tantangan infrastruktur dan mobilitas di DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban kepadatan penduduk di Jakarta dan mendistribusikan pembangunan ekonomi ke wilayah-wilayah lain yang dalam hal ini, perencanaan transportasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Menyoroti hal tersebut, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melalui Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Rekomendasi Kebijakan Transportasi Penyangga IKN dan Rancangan Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN” di Balikpapan pada Selasa (16/7). FGD ini juga merupakan bagian dari proses penyempurnaan rekomendasi kebijakan melalui data dan masukan yang dielaborasi dimana saat ini Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tengah melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Standar Rekomendasi Kebijakan Transportasi Penyangga IKN dan Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Capt. Novyanto Widadi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan demi mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi di IKN. "Pengembangan dan peningkatan transportasi massal, simpul transportasi regional, dan konektivitas tinggi regional-internasional pada moda darat, laut, dan udara adalah beberapa prinsip utama yang diterapkan.” ujar Novyanto. ”Kegiatan FGD ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Ibu Kota Negara yang baru." tambahnya.

Sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, implementasi prinsip-prinsip transportasi hijau seperti transportasi berorientasi transit (TOD), kendaraan berbasis energi terbarukan, pelayanan transportasi massal, dan sistem transportasi cerdas menjadi prioritas. ”Salah satu tantangan dalam perencanaan transportasi di KIPP IKN adalah adanya key performance indicators (KPI) untuk mencapai ’Kota 10 menit’, yaitu durasi waktu sepuluh menit untuk mencapai dari simpul transportasi ke fasilitas-fasilitas publik menjadi target utama” Ujar Novyanto dalam sambutannya.

Selain ’Kota 10 menit’, terdapat beberapa hal lain yang menjadi KPI dalam pembangunan IKN yang menjadi tantangan tersendiri dalam sektor transportasi. ”Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses merupakan salah satu dari delapan prinsip pembangunan IKN yang berkaitan langsung dan menjadi tantangan bagi sektor transportasi. Tiga KPI dari prinsip tersebut adalah 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif, 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik, dan <50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP IKN ke bandara strategis pada tahun 2030. Ditambah lagi dengan prinsip Rendah Emisi Karbon yang memiliki KPI Net Zero Emission untuk IKN di 2045.” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim dalam paparannya yang mengawali sesi diskusi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencapai target capaian pelayanan sistem transportasi, dibutuhkan integrasi antarmoda yang diarahkan pada keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana di simpul transportasi. Kolaborasi antara penyediaan sistem transportasi perkotaan dan sistem transportasi antar kota yang tidak terbatas pada kawasan IKN, melainkan pada kawasan daerah mitra/penyangga IKN menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan target pelayanan sistem transportasi di IKN. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa strategi, di antaranya adalah pembatasan kendaraan pribadi untuk pergerakan antarkota dan perkotaan, peningkatan layanan transportasi publik dari/menuju IKN, penyediaan simpul transportasi berupa park n ride di daerah mitra/penyangga, dan meningkatkan layanan transportasi perkotaan di daerah mitra/penyangga untuk menurunkan tingkat ketergantungan akan kendaraan pribadi.

”Melalui diskusi ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk pembangunan sistem transportasi di IKN baru. Melalui kajian ini, kami berupaya untuk merancang kebijakan dan fasililtas transportasi yang mampu mendukung mobilitas yang efisien, smart and green transportation, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” tutup Novyanto.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yudha Pranoto, perwakilan walikota dan bupati wilayah mitra/penyangga IKN, narasumber dalam FGD ini yaitu Ikaputra, Teddy Murtejo, dan Prof. Ilham Santosa serta Yayat Supriyatna selaku moderator berjalannya diskusi