Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-Pulau Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau

Main Article Content

Teguh Himawan

Abstract

Pulau-pulau terpencil dan terluar pada umumnya merupakan daerah terpencil, miskin, tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Angkutan laut yang ada saat ini baru dapat menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, maupun ibukota provinsi, sedangkan pada tingkat desa masyarakat masih menggunakan speed boat dan perahu kecil yang disebut pompong. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemberian public service obligation, bahwa perlu dikembangkan layanan angkutan laut perintis yang menghubungkan antar desa dengan ibukota kecamatan, dengan kapasitas kapal yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penumpang yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep peningkatan pelayanan angkutan laut pada pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil analisis, dari 19 pulau terluar di Provinsi Kepulaun Riau hanya 4 pulau yang dihuni oleh penduduk dan 1 pulau sebagai pangkalan militer, yakni: Pulau Senoa berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur memiliki indeks konektivitas sebesar 0,05602221, Pulau Subi Kecil berada di wilayah Kecamatan Subi dengan indeks konektivitas sebesar 0,05602221, Pulau Karimun Kecil berada di Kecamatan Tebing dengan indeks konektivitas 0,02433643, dan Pulau Pelampung dan Pulau Nipah berada di Kota Batam, dengan indeks konektivitas 0,0000448.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section

Articles

References

Badan Pusat Statistik.Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam

Angka 2013. Kabupaten Kepulauan Anambas.

Badan Pusat Statistik. Kabupaten Natuna Dalam

Angka 2013. Kabupaten Natuna.

Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bintan Dalam

Angka 2013. Kabupaten Bintan

Badan Pusat Statistik. Kabupaten Karimun Dalam

Angka 2013. Kabupaten Karimun.

Badan Pusat Statistik. Kepulauan Riau Dalam Angka

Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Studi Pola Penyelenggaraan Angkutan Laut

untuk Daerah Terpencil. Jakarta.

Haluan Kepri. //haluankepri.com/tanjungpinang/

-19-pulau-terluar-di-kepri-akan-dibangun-.html.

Download tanggal 15 Mei 2014, pukul 13.30 WIB.

Kementerian Dalam Negeri. //

www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/

provinsi/detail/21/kepulauan-riau. Download

pada tanggal 17 Maret 2014, jam 10.30 WIB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktori

Pulau-Pulau Kecil. //www.ppkkp3k.

kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/

pulau_data. Download tanggal 15 Mei 2014, pukul

00 WIB.

Kompas,//regional.kompas.com/read/2011/

4 / 0 5 / 2 0 1 3 0 4 8 6 /

Pulau.Terluar.Kepri.Tak.Berpenghuni.

Download tanggal 15 Mei 2014, pukul 09.30 WIB.

KSOP Pelabuhan Tanjung Pinang, Ditjen

Perhubungan Laut. Trayek Angkutan Laut

Domestik, 2013.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI Dalam

Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007

– 2008 Ke Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal

– 14 Desember 2007.

M,Y,Jinca, Raga Paulus. 2008. Kondisi Layanan

Angkutan Laut Perintis Di Daerah Tertinggal.

Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil Terluar.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Pemerintah Kota Batam. Angkutan Laut Domestik

dikutip dalam //batamkota.go.id, Download

tanggal 15 Mei 2014, pukul 10.30 WIB.

Taaffe, E.J, Gauthier, H.L, O’Kelly, M.E. 1996. Geography

of Transportation. Prentice Hall, Upper

Saddle River, New Jersey.