Studi Kelayakan Pengembangan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Belang-belang

Main Article Content

Fita Kurniawati

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan pengembangan terminal petikemas di Pelabuhan Belang Belang. Data yang digunakan adalah kombinasi dari data kualitatif dan data kuantitatif sebagai dasar untuk melakukan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pelabuhan Belang Belang layak untuk dapat dikembangkan menjadi pelabuhan terminal petikemas, namun perlu memperhatikan kebutuhan fasilitas pelabuhan yang saat ini masih terbatas. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kelayakan pengembangan adalah (1) berdasarkan hasil tinjau ulang kebijakan arah pengembangan Pelabuhan Belang Belang telah diakomodir dalam rencana kebijakan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah dan sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional untuk diarahkan sebagai pelabuhan utama tersier, (2) kondisi hinterland sebagai data dukung kelayakan secara ekonomi Pelabuhan Belang Belang, yaitu berupa potensi investasi dan peluang berdasarkan komponen sektor pembentuk PDRB Provinsi Sulawesi Barat bahwa setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki keunggulan komparatif dengan nilai LQ tertinggi sebesar 5.19 untuk sektor industri pengolahan, (3) proyeksi potensi arus barang menunjukkan kecenderungan tren arus barang mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kurva eksponensial dan (4) letak pelabuhan berada di lokasi yang strategis, namun Pelabuhan Belang Belang masih membutuhkan penataan ruang terkait rencana pengembangan dengan permukiman warga disekitar pelabuhan serta peningkatan fasilitas untuk pengembangan terminal peti kemas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section

Articles

References

Badan Pusat Statistik. 2013.Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2013, BPS Provinsi Sulawesi Barat. Badan Pusat Statistik. 2014.Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2014, BPS Provinsi Sulawesi Barat. Kementerian Perhubungan. 2013. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Kramadibrata, Soedjono.1985. Perencanaan Pelabuhan, ITB Bandung. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. R. Bintarto.1968. Beberapa Aspek Geografi, Penerbit Karya. Yogyakarta. R. Murphey. 1989. On the Evolution of the Port City, F. Broeze (Ed.),Brides of the Sea: Port Cities of aria from the 16th – 20th Centuries, University of Hawaii Press. Honolulu. Referensi Kepelabuhanan Seri 03 Edisi II. 2000. Perencanaan, Perancangan dan Pembangunan Pelabuhan,PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Soemantri, Midian. 2003. Tinjauan Tentang Pelayanan Jasa Pemasaran Secara Otomatis pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Supriyono, Agustinus. 2009. Makalah Ilmiah: Hubungan Antara Pelabuhan dengan DaerahDaerah Hinterland: Studi Kasus di Pelabuhan Semarang pada Masa Kolonial Belanda Abad 20, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya Lembaga Penelitian UI, Depok. Triatmodjo, Bambang, 2009, Perencanaan Pelabuhan. Beta Offset, Yogyakarta. William, Walter, L. 1971.Social Policy Analisys and Research. Elsevier, New York.