Penyelenggaraan Sistem Transportasi Air Terpadu untuk Mengakselerasi dan Memantapkan Konektivitas Nasional

Article Sidebar

PDF
Published: 2015-02-27
DOI: https://doi.org/10.25104/warlit.v27i1.773
Abstract : 973 | PDF : 11053

Dimensions

Altmetrics

Main Article Content

An Nisaa
Siti Humaira

Abstract

Konektivitas dibutuhkan sebagai instrumen bagi pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan wilayah termasuk pada membuka keterisoliran wilayahwilayah perbatasan, tertinggal/terbelakang, dan terpencil. Konektivitas diwujudkan dengan sistem transportasi air sebagai tulang punggungnya. Untuk menyelenggarakan transportasi air yang optimal, maka dibutuhkan integrasi antara sub sistem kegiatan (demand side), sub sistem jaringan (supply system), sub sistem pergerakan, dan sub sistem kelembagaan sebagai kerangka sistematis dalam konteks kesatuan sistem transportasi air yang terpadu dan berkesinambungan. Dengan menggunakan metode analisis konten, tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasikan kondisi penyelenggraan transportasi air di Indonesia saat ini yang diuraikan berdasarkan keempat sub sistem pembentuk sistem transportasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan masukan terhadap penyelenggraan transportasi air terpadu di Indonesia dengan luaran utama berupa kajian terhadap saran dan solusi yang dapat dilakukan pada masing-masing sub sistem pembentuk sistem transportasi air yang saling terintegrasi. Sistem transportasi air yang baik tidak dapat dilaksanakan secara parsial karena antarkomponen dan elemen di dalamnya akan saling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan yang sangat erat (sistemik dan siklis). Penyelenggaraan transportasi air yang terpadu menjadi upaya strategis untuk mengakselerasi dan memantapkan konektivitas nasional dalam menjangkau seluruh pelosok nusantara.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Issue

Vol. 27 No. 1 (2015): Warta Penelitian Perhubungan

Section

Articles

Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta

1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.

2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda

Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.

Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.


 Creative Commons License

References

Inounu, I., Martindah, E., Priyanti, A., dan Saptati, R.A, 2007. Potensi Ekosistem Pulaupulau Kecil dan Terluar untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong. WARTAZOA 17-4:156-164. Kusbiantoro, B.S, 2009. Memanusiakan Perencanaan Sistem Transportasi. Bandung : Penerbit ITB. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2011. Masterplan Perecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : Jakarta. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2008. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005-2025. Kementerian Perhubungan : Jakarta. Laviana, A, 1992. Peran Angkutan Air dalam Menunjang Pengembangan Daerah Kalimantan Barat.Tugas Akhir Jurusan Teknik Plaologi : Institut Teknologi Bandung. Legowo, P.S, 2011. Konektivitas. Artikel dalam Majalah TRANSMEDIA 11:16-18. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia : Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentangPengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Warta Penelitian Perhubungan, Volume 27, Nomor 1, Januari-Februari 201554

Riske, A, 2005. Persepsi Calon Pengguna dan Penentu Kebijakan terhadap Rencana Pengoperasion Angkutan Sungai DKI Jakarta. Tugas Akhir Program Sarjana Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : Institut Teknologi Bandung. Tim Ahli Pengembangan Sistem Logistik Nasiona Republik Indonesia, 2012. Cetak Biru Sistem Logistik Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentangPerairan Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentangAngkutan Multimoda. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan. Yesuari, A.P, 2010. Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus.Bulletin Tata Ruang Edisi 3 (Mei-Juni) Tahun 2010. Available (online) : // bulletin.penataanruang.net/ index.asp?buled=52 (Diakses 6 Mei 2014).