Kajian Fasilitas Keselamatan Kapal Pada Lintas Penyebrangan 35 Ilir - Muntok

Article Sidebar

PDF
Published: 2013-02-28
DOI: https://doi.org/10.25104/warlit.v25i2.715
Abstract : 1158 | PDF : 2120

Dimensions

Altmetrics

Main Article Content

Abdul Mutholib

Abstract

Dermaga penyebrangan 35 Ilir dengan tujuan Muntok dilayani oleh 6 (Enam) kapal dengan kecenderungan menunjukkan bahwa pelabuhan penyeberangan lebih berfungsi sebagai angkutan barang dan kendaraan roda empat dan roda dua (R4 dan R-2) dan angkutan penumpang, Menyadari pentingnya keselamatan dalam angkutan penyeberangan operator kapal juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan, termasuk ketepatan waktu dan kesiapan alat keselamatan di dalam kapal, misalnya pelampung yang jumlahnya harus disesuaikan dengan isian kapal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan keselamatan angkutan laut pada lintas penyeberangan 35 Ilir - Muntok telah dilakukan secara priodik pemeriksaan kapal Roro yang meliputi pemeriksaan konstruksi badan kapal, sistem permesinan, perlengkapan kapal, alat telekomunikasi kapal, alat keselamatan penumpang dan perlengkapan navigasi kapal .

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Issue

Vol. 25 No. 2 (2013): Warta Penelitian Perhubungan

Section

Articles

Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta

1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.

2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda

Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.

Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.


 Creative Commons License

References

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2006, Studi Kelembagaan Keselamatan Transportasi yang Efektif dan Efisien; Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2009. Penelitian Kinerja Jasa Angkutan Dan Pelabuhan Penyeberangan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP / M.PAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP /25/ M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 "Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61Tahun2009 tentang Kepelabuhanan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,