Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua
Main Article Content
Abstract
Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur transportasi laut hampir terjadi di semua daerah Indonesia khususnya di daerah pedalaman Papua yang berlokasi di sungai-sungai. Kabupaten Mamberamo Raya merupakan kabupaten baru yang dimekarkan sejak tahun 2007 dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Sarmi. Potensi sumber daya alam yang dimiliki belum dapat dikelola dengan baik untuk memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian daerah Mamberamo Raya secara khusus dan Papua secara umum. Melihat potensi sumber daya alam yang ada tidak mungkin dapat dikelola dengan baik jika tidak dimulai dengan menyiapkan fasilitas transportasi yang memadai dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan pembangunan Pelabuhan laut Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) dan analisis pembobotan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor basis dengan nilai LQ lebih besar 1 yang ada di kawasan hinterland Pelabuhan Bagusa, yaitu sektor pertanian, sedangkan sektor non basis dengan nilai LQ lebih kecil 1, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Kelayakan pembangunan Pelabuhan Bagusa dengan memperhatikan beberapa aspek kriteria, yaitu aspek lokasi, aspek teknis, aspek operasional, aspek prakiraan permintaan jasa angkutan laut, aspek kebutuhan pengembangan, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan berdasarkan analisis pembobotan mendapat jumlah nilai sebesar 77%, sehingga pembangunan Pelabuhan Bagusa dinyatakan layak untuk dibangun. Selain alasan tersebut juga adanya rencana trayek tol laut 2018 akan singgah di Pelabuhan Sarmi dan Teba.
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
Basrowi dan Suwandi, 2010, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
Arikunto, S. (2009). Manajemenn Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. [4] Kuncoro, Mudrajat, (2004), Otonomi dan pembangunan daerah, Erlangga, Jakarta.
Chairunnisa, 2013, Analisa Kebutuhan Kapasitas Dermaga General Cargo Pelabuhan Makassar Dalam Mendukung Konektivitas Intrakoridor Sulawesi, Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan, Volume 11, No. 1, hal. 76
Rachmat, 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal informatika pertanian vol.12.
Maulia, 2012. Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau dalam mendukung perdagangan intrasulair (Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin.
Mukminin, 2010. Kelayakan Pengembangan Pelabuhan belawan menjadi pelabuhan hub internasional dengan menggunakan metode sistem dinamik (Tesis). Jakarta: Universitas Indonesia.
Notterboom, T. And J.-P. Rodrigue, ‘Port regionalization: towards phase in port development’, Maritime Policy and Management, 32(3), 297, 2005.
Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli - Desember 2017264
Wei, 2010. Port Hinterland Analysis. Thesis. Civil and Environmental Engineering. National University of Singapore.
Olukoju, 2006. Ports, Hinterlands and Forelands. Universitas Lagos. [12] Puspitasari, Nopa, Ririn Irnawati, Adi Susanto. 2013. Kajian strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara karangantu Kota Serang Provins Banten. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan 2 (2), 159-169.
Kadir, 2006. Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau. Vol 1 No.3.
Suparno. 2008. Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Kawasan Sulawesi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Triatmodjo, Bambang, 2010, Perencanaan Pelabuhan, Beta Offset, Yogyakarta.
Sumber : Analisis, 2017 Gambar L1. Grafik Perkembangan LQ di Kabupaten Mamberamo Raya
Rencana Induk Pelabuhan Mamberamo.
BPS Kabupaten Mamberamo Raya. 2006. Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Angka 2006. Mamberamo Raya: Pemkab Mamberamo Raya – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamberamo Raya.
Undang-undang No. 17 tahun 2008, Tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009, Tentang Kepelabuhanan. Novindo Pustaka Mandiri, jakarta.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.