Model Permintaan dan Peran Stakeholder untuk Meningkatkan Muatan General Cargo Angkutan Pelayaran Rakyat
Main Article Content
Abstract
Abstrak
Pelayaran Rakyat (Pelra) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi laut di Indonesia, khususnya dalam distribusi logistik di wilayah kepulauan. Saat ini eksistensi Pelra terancam karena ketidakmampuannya bersaing dengan armada pelayaran nasional, di tengah kebijakan untuk meningkatkan konektivitas melalui program Tol Laut. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi permintaan muatan general cargo dan menganalisis peran stakeholder dalam peningkatan muatan angkutan Pelra. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi penurunan muatan Pelra di lokasi penelitian yaitu Pelabuhan Paotere (Makassar), Pelabuhan Tenau (Kupang), Pelabuhan Batu Merah (Ambon), Pelabuhan Bastiong (Ternate), dan Pelabuhan Angrem (Manokwari). Pangsa (share) muatan yang diangkut oleh armada Pelra sangat minim dan tiap tahun mengalami penurunan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh stakeholder antara lain: 1). Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat; 2). Pemberian subsidi agar mampu bersaing dengan armada pelayaran nasional; 3). Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bulog, dan Asosiasi Pelra untuk distribusi barang pada wilayah terpencil dan perbatasan; 4). Peningkatan kemampuan pembangunan kapal yang tidak hanya terbatas pada kayu namun juga bahan baja dan Fiber Reinforced Composite (FRC); 5). Penyesuaian trayek/rute kapal Pelra dengan trayek/rute kapal Tol Laut, perintis, dan kapal niaga sehingga terjadi integrasi jaringan; 6). Peningkatan standar pembuatan kapal Pelra dan penyesuaian dengan standar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI); 7). Pengembangan prototipe kapal Pelra yang disesuaikan dengan kondisi perairan baik kapal barang, kapal ternak, maupun kapal wisata; 8). Pemberian kemudahan memperoleh modal dan asuransi; 9). Penerbitan Peraturan tentang Konsesi Hutan Tanaman Kayu Ulin untuk Industri Kapal Pelra.
Kata kunci: General Cargo, Kapal, Pelayaran Rakyat, Transportasi Laut.
Abstract
Demand Model and the Role of Stakeholders to Increase General Cargo on Traditional Shipping: Tradisional shipping (Pelra) is an integral part of the marine transportation system in Indonesia, especially in logistics distribution in archipelagic areas. Currently, Pelra’s existence is threatened because of its inability to compete with the national shipping fleet, amidst the national policy to improve connectivity through the Sea Tollway program. The purpose of this paper is to predict the demand for general cargo and analyze the role of stakeholders in increasing Traditional Shipping cargo. The results of the analysis showed that there was a decline in the traditional shipping cargo at the research sites, including the Port of Paotere (Makassar), Port of Tenau (Kupang), Port of Batu Merah (Ambon), Port of Bastiong (Ternate), and Port of Angrem (Manokwari). The share of cargo distributed by Traditional Shipping is very minimal and has decreased every year. Some of the efforts that can be made by the stakeholders include: 1). Issuance of Presidential Decree on Empowerment of Traditional Shipping; 2). Providing subsidies to be able to compete with the national shipping fleet; 3). Collaboration between the Regional Government, BUMN, Bulog, and Traditional Shipping Association for the distribution of goods in remote and border areas; 4). Improving the ability to build ships that are not only limited to wood but also steel and Fiber Reinforced Composite (FRC) materials; 5). Adjustment of traditional shipping route of the ship to the route of the Sea Tollway, pioneer and commercial vessels to develop network integration; 6). Improving the standard for the manufacture of Traditional Shipping vessel and adjusting to PT. Biro KIasifikasi Indonesia (BKI) standards; 7). Development of prototypes of Traditional Shipping vessel that is adapted to the conditions of the waters both cargo, livestock, and tourist vessels; 8). Provision of facilities to obtain capital and insurance; 9). Issuance of Regulations concerning Ironwood Forest Concessions for the Traditional Shipping Industry.
Keywords: General Cargo, Ship, Traditional Shipping, Sea Transportation.
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
[1] W. P. Humang, S. P. Hadiwardoyo, and Nahry, “The Effectiveness of Pilot Marine Transport Services for Goods Distribution in Maluku Island Group, Indonesia,” in 6th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, ICALT 2017 - Proceedings, Nov. 2018, pp. 19–24, doi: 10.1109/ICAdLT.2017.8547034.
[2] W. P. Humang, S. P. Hadiwardoyo, and Nahry, “Bi-level model on freight distribution network integration in archipelagic region with milk run time windows and uncertainty,” Int. J. Eng. Res. Technol., vol. 13, no. 5, pp. 831–841, 2020, doi: 10.37624/ijert/13.5.2020.831-841.
[3] M. Y. Jinca, Transportasi laut kapal layar motor pinisi : teknologi dan manajemen industri pelayaran rakyat. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, 2002.
[4] Instruksi Presiden Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional,” Jakarta, 2005. Accessed: Jun. 10, 2021. [Online]. Available: https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/In_Pres-No.5-Tahun-2005.pdf.
[5] “Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.” 2008, Accessed: Jun. 10, 2021. [Online]. Available: //jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu._no.17_tahun_2008.pdf.
[6] B. Prihartono, “Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 Dan Implementasi 2015,” Jakarta, Apr. 2016. Available: https://www.bappenas.go.id/files/Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 Dan Implementasi 2015.pdf.
[7] J. M. Bryson, “What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques,” Public Manag. Rev., vol. 6, no. 1, pp. 21–53, Mar. 2004, doi: 10.1080/14719030410001675722.
[8] M. S. Reed et al., “Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management,” J. Environ. Manage., vol. 90, no. 5, pp. 1933–1949, Apr. 2009, doi: 10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
[9] J. Malisan, “Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Armada Phinisi Sea Transportation Safety Of Traditional Shipping: A Case Study Of Phinisi Fleet,” Makassar, 2013. Available: //digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzI2YmI0ODQzNGZjZjI4MDQ2ZmE1NTYwYmI0MTZlZWNlYjMxMjFkOQ==.pdf.
[10] S. Hadisuwarno, Mengintip Kecanggihan Teknologi Pinisi, Hatmi, Teknologi Maritim. Jakarta, 1995.
[11] B. Lopa, “Hukum laut, pelayaran dan perniagaan : penggalian dari bumi Indonesia sendiri.” Universitas Diponegoro, Bandung, 1984. Available: //lib.ui.ac.id.
[12] S. Eddy, “Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Guna Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Studi Kasus Pelabuhan Sunda Kelapa),” 2009. //buletinlitbang.dep-han.go.id/index.asp?vnomor=20&mnorutisi (accessed Dec. 07, 2009).
[13] R. Indrawasih, “Pelayaran Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah yang Terpinggirkan dan Respon Stakeholder,” J. Penelit. Transp. Laut, vol. 20, no. 1, pp. 40–54, Oct. 2018, doi: 10.25104/transla.v20i1.795.
[14] M. Y. Jinca, “Eksistensi Transportasi Laut Pelayaran Rakyat.” Simposium IV FSTPT, Bali, 2001.
[15] K.A. Syafril, “Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dilihat Dari Karakteristiknya,” J. Penelit. Transp. Laut, vol. 20, no. 1, pp. 1–14, Oct. 2018, doi: 10.25104/transla.v20i1.792.
[16] J. Malisan, M. Johny, P. Herman, and S. Abrar, “Traditional Shipping Transport Safety Case Study : Phinisi Fleet ( A study on stability , strength and human resources ),” 2013.