Kajian Manfaat Kebijakan Pengujian Kendaraali Bermotor Di Sektor Perhubungan Kota Batam
Main Article Content
Abstract
fJ1ch mode of transportation mrriers and 1micles with the tips and functions that hare rertain speciftaitions
are required far the testing of rehicles far rood 1oorthiness criteria to ensure the lerel of fil/ehJ, fmlrity
and romfart an a public rood.
For trnnces refemd to the test errn; re/ride leuies in~d leuies Motor Vehicle In~ in aa:ordance
with the I.aw nu nm 28 of 2009 on I.Deni T nxes mid l.£7. rit's.
171e pu~ of this stu.dt; to determine the txJfential aaeptance of retribution test motor re11icles and their
relation to the availabiliti; of public tranqxmation in the citi; of Batam. 111is resareh methodology descriptire
analysis approoch bt; rnlculating leut; rerenue growth associated number of rel1icles that mm1 out the
obligations and view the relationship betnren W£r dmrges and the avaiUWility of public transportation
focilities in Batam.
TI7e results of tl7e stu.dt; shmred tlmt tl1e nunm of public tmnSfXYrintion is relntirely much less tlum public
tnmspm instead. Number of public transport in 2009 ns many as 5 710 units, not tl?e public tnmspm as
mud1as15,166 units. For public transportation 11:as dominated bt; Taxi as mam; as 3221 units (5851 %),
~let 1637 units (29. 74%) 11xis Bus of 641 units (11. 75%). From the aspect of local rerenue, leutj income
since tlre l_Plr 2003 - 2009 shm~d good progress and p'.)Sifil:e iJnfXld an PAD. To improre the reception
area, tlre test re/1icles are made to pril.xite re/rides in order to reduIE air pollution le7:els. s~ leutj tariffs
trucks can re increaEed as a CXJ111fX?l15Cltion e:qm!X? of rood damage due to tlie mdJility of tlJe truck, while
outside tl7e truck tariffs can re lo11ITed in order to mise mmrmess of motor rehicle testing.
Keywords: Lem; Test Vehicle, Transportntion Batnm, Retribution, Public Transportation.
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
Adisasrnita, Rahardjo, 2010. Dasar-Dasar Ekonorni Transportasi. Graha Ilrnu. Edisi pertarna.
Yogyakarta
Pemerintah Daerah Kota Batarn, 2010. Bntam Dal.am Angkn 2009.
Simbolon, Masri Maringan, 2003. Ekonorni Transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004Nornor132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nornor 4444);
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pernerintah Nornor 41Tahun1993 tentang Angkutan Jalan(Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nornor 59 Tambahan Lernbaran Negara Nomr ir 3527);
Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Ber:aotor di
Jalan (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1993 Nornor60Tarnbahan L_mbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3528);
Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Linl_:s Jalan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tarnbahan L..mbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3529);
Peraturan Pernerintah Nomor 44Tahun1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (L:rnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);
Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001Nomor140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4139);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Arnbang
Batas Lail< Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri
dan Bak Muatan serta Komponen-komponenya;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71Tahun1993 tentang Pengujian Berkala
Kendaraaan Bermotor;
Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahw11997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe
Kendaraan Bermotor;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan
Tarip Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Menteri Llngkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
Senin, 29/11/2004 16:17 WIB Kecelakaan Lalu Llntas Pembunuh Nomor 3 di Indonesia
http:/lwww,detiknews,com(index,plrpldetik, readjtahun/ 2004.;bulan /11/tgl/29/time/161702/
idnewsa46645/idkanal/10