Tinjauan Atas Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada PT. PELNI
Main Article Content
Abstract
As an archipelago state, sea transport services play an important role to connect the Indonesian region from the center and big islands to the remote islands and border area. The importance of sea transport caused the vital role of PT. Pelni as government agent in providing services to the community. As the embodiment of public service, government provide subsidy of public service obligation to PT. Pelni in order to support the operational costs and ease the burden on the community with an affordable tariff determination. This paper explores the problems that occur in line with the PSO subsidy policy for the PT. Pelni. This paper recommends that the PSO subsidy to PT. Pelni given based on the realization of the current year. Another recommendation is the importance of maintaining consistency in the determination of the amount of subsidy based on a predetermined calculation mechanism.
Keywords: PT. Pelni, PSO Subsidy, Sea Transportation
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
Countrys tu dies. us/united-states/ economy-12.htm diakses 1 Desember 2010.
Data APBN (http: I I www.fiskal. depkeu .go.id, diakses 2 Desember 2010).
Data Pokok APBN 2005-2010 (// www.anggaran.depkeu.go.id/Conten t / l 0-10-04, % 20Data % 20Pokok % 20APBN% 202011 Indonesia re v2.pdf, di akses 4 Desember 2010).
Dye, Thomas R. 1995.Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Peters, B.G., 1999, American Public Policy : Promise and Performance. (Chatham, NJ : Chatarn House)
PT. Pelayaran Nasional Indonesia, Sejarah dan Kegiatan Usaha, // www.pelni.eo.id/contents/kegiatanusaha, diakses tanggal 7 Juni 2011.
Riatna, DP. 2007. Kebijakan Subsidi dan PSO Dibidang Infrastruktur. Jurnal Bappenas: Perpustakaan Bappenas.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Republik Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.