Kajian Pengembangan Armada Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea & Coast Guard)
Main Article Content
Abstract
Indonesian archipelagic country geographically provides a tremendous endowment. Therefore, sea transportation is important in the nation life and the national economic development. Building and developing of sea transportation service network continues to be encouraged until the optimal level of service for the community has been achieved. Wide service network could be better accomplished whenever supported by a safety and security of shipping system and conducively as possible to avoid maritime pollution. The development of sea and coast guard fleet in supporting safety and security systems at ports and sea waters as well as the prevention of marine pollution to be carried out by developing them fleet that capable to synergize with other relevant agencies. Law on Shipping (No 17/2008) expressed the need for unification of related agencies in order to be able performing its duties and functions to enforce the law in safety and security of shipping. Supporting of its fleet to be one important part for the smooth of those duties and functions as mandated by the shipping law. An analysis to be done accordingly through some variables that are included in several aspects like human resources, facilities, infrastructure, and range of territorial waters. Its result shows that improvement on several variables in each aspect are still needed so that performance of sea and coast guard fleet could be improved and able to provide maximum service while carrying out its duties and functions.
Keywords: development of sea and coast guard fleet, ship safety and security.
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
Anomim. 2007. Tiga Instansi akan Bentuk Sistem Keamanan di Laut. (// buletinbisinis.wordpress.com. diakses 3 maret 2011).
Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). 2009. Analisis Kebijakan Pemberdayaan Pelayaran, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. (// www.dekin.kkp.go.id/yopi/ files/ Pelayaran.pdf. diakses 25 februari 2011).
Harsono Soepardjo. 2010. Kebijakan Kelau tan Indonesia, Kompas Cyber Media. (http:/ /www.ptbas.co.id/ newsdefa2.htm. diakses 1Maret2011).
Hengki Supit. 2004. Teropong Kajian Tata Kelau tan Indonesia. Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia & Des Graphic. Batam. ISBN 979-98948-0-8.
Kuswadi. Erna Mutiara. 2004. Statistik Berbasis Komputer Untuk Orang Non Statistik. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Maritime Safety Committee-IMO (MSC). SOLAS Consolidated. Edition 2007.
Muhadjir. Neong. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Reseach. Rake Sarasin, Yogyakarta.
Muis Life Notes. 2010. Pola Pembinaan Yang Dilaksanakan Pemerintah di Bidang Perkapalan Dan Pelayaran. (// muislife.com/ diakses 5 Maret 2011).
Richard J Lutz. 1976. Conceptual And Operational Issues In The Extended Fishbein Model. Consumer Research Volume 03. pages 469-476. (http:/ I www.acrwebsite.org/volumes/ display.asp?id=9302. diakses 12 oktober 2010).
Rokhmin Dahuri. 2005. Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Dalam Menegakkan Kedaulatan Wilayah Laut Negara. Kompas 17 Maret 2005.
Sarwono Kusumaatmadja. 2005. Visi Maritim Indonesia : Apa Masalahnya, Bahan ceramah di Seskoal 27 Juli 2005. (http:/ /www.sarwono.net/ analisispol.php. diakses februari 2010).
Subur Tjahjono. 2010. Embrio Penjaga Laut dan Pantai Indonesia. Institute for Defense, Security and Peace Studies). (//idsps.org/ idsps-newsindonesia/berita-media/ -embriopenjaga-laut-dan-pantai-indonesia201011084655 /. diakses 5 maret 2011)
Wahyono S.K. 2009. Indonesia Negara Maritim. Cetakan IL Teraju. Anggota Ikapi. Jakarta. ISBN : 978-979-3603-94-0.