Kajian Penyederhanaan Penerbitan "Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Salvage Dan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air"
Main Article Content
Abstract
The rapid advancement of science, information and communication technology as well as changes in the strategic environment demands for reform of government bureaucracy and tailored to the demands of the community dynamics. Therefore it should be taken the steps that are fundamental, comprehensive and systemic so that goals and targets that can be achieved effectively and efficiently. Assessment Approval for Issuance of Salvage Job Activity and Job Approval Underwater Activities that took place in Jakarta is intended to provide licensing services that are transparent, accountable, faster and ensure legal certainty and certainty for actors in the field of transportation. Sampling was conducted on 17 companies salvage and underwater works in Jakarta and surrounding areas. Analysis of simplification and analysis of public satisfaction index (IKM) is used to measure people's satisfaction. From the results of the study appear in the overall value of the index is 3.02 expressed satisfaction both categories because they are on the range of values from 2.51 to 3.25. Highest satisfaction scores are at the service of security elements (3.5) is very good and the lowest satisfaction scores are at the speed of service element (2.7) and certainty of service charges (2.7), this value is still in good assessment scores for respondents. Simplification of the analysis, the publication "approval letter salvage work activities and work activities subpoena under water" still can be simplified, include: processing time, the implementation of one-stop service, and application of ICT.
Keywords: Salvage, regulation, public satisfaction index
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kajian Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Salvage dan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air yang mengambil lokasi di Jakarta dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, cepat dan menjamin kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku di bidang transportasi. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 17 perusahaan salvage dan pekerjaan bawah air di DKI Jakarta dan sekitamya. Analisis simplikasi dan analisis indek kepuasan masyarakat (IKM) digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat. Dari hasil penelitian terlihat secara keseluruhan nilai indek kepuasan masyarakat adalah 3,02 menyatakan kategori baik karena berada pada rentang nilai 2,51-3,25. Nilai kepuasan tertinggi berada pada unsur keamanan pelayanan (3,5) sangat baik dan nilai kepuasan terendah berada pada unsur kecepatan pelayanan (2,7) dan kepastian biaya pelayanan (2,7), nilai ini masih dalam skor penilaian baik bagi reponden. Dari hasil analisis simplikasi, penerbitan "surat persetujuan kegiatan pekerjaan salvage dan surat persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air" masih dapat disederhanakan, meliputi; waktu pengurusan, penerapan pelayanan satu atap, dan penerapan TIK.
Kata kunci: Salvage, regulasi, indek kepuasan masayrakat (IKM)
Downloads
Article Details
Section
Usulan Pembuatan Informasi Hak Cipta
1. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis dapat memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
2. Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka yang tertunda
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini setuju pada persyaratan berikut ini:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan pekerjaan [TENTUKAN PERIODE WAKTU] setelah penerbitan secara simultan dengan lisensi di bawah: Creative Commons Attribution License yang memudahkan yang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan.
Warta Penelitian Perhubungan by Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at //ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/index.
References
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2010, Penyusunan Prosedur Baku Penerbitan Perizinan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hamzah, A, 1988, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya, Akademika Pressindo;
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7 /2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.