Mataram – Peran suatu kota sebagai sebuah kawasan bisnis, industri, pelayanan jasa, pendidikan maupun pemerintahan telah memicu perkembangan yang sangat signifikan baik ditinjau dari aspek demografi maupun transportasi, hal ini juga berlaku untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu lokasi destinasi pariwisata nasional.

Melihat hal tersebut, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang mengangkat tema "Transportasi yang Berkeselamatan dalam Rangka Mendukung Sektor Pariwisata di Provinsi NTB" pada Selasa (6/6)

Kegiatan yang merupakan kolaborasi Baketrans dengan mitra strategis Komisi V DPR ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Provinsi NTB tentang pentingnya transportasi penyebrangan yang berkeselamatan serta memberikan gambaran tentang dukungan angkutan penyebrangan untuk sektor pariwisata. 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), salah satu Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wisata Lombok-Gili Tramena dan sekitarnya.

Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata di wilayah Lombok dan sekitarnya idealnya menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Oleh karena itu pengembangan wisata tidak hanya dilakukan di Pulau Lombok namun perlu dilakukan juga pada pulau disekitarnya yang memiliki potensi wisata yang menarik.

“Mengingat kondisi geografis pulau Lombok yang merupakan wilayah kepulauan maka moda transportasi yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di pulau tersebut adalah moda laut dan penyeberangan,” ungkap Gede.

Gede menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan transportasi laut dan penyeberangan maka aksesibilitas wisatawan menuju berbagai destinasi wisata di Pulau Lombok menjadi terbuka lebar, dan hal ini memberikan kesempatan bagi wisatawan yang berlibur di pulau Bali untuk juga berwisata di Pulau Lombok, mengingat dua pulau wisata ini hanya dipisahkan oleh sebuah selat.

“Untuk dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di pulau Lombok maka Pemerintah mempersiapkan transportasi laut dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat. Yang mana juga diperlukan usaha keras pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah,” ujar Gede.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengapresiasi sekali dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini. Menurut Suryadi, Wilayah NTB memiliki banyak sekali potensi wisata yang dapat dikembangkan, dimana penunjang utama dari pariwisata adalah transportasi, dan poin yang penting di dalam transportasi itu adalah keselamatan.

“Ada beberapa faktor yang menjadi fokus kita dalam menjalankan transportasi berkeselamatan, yang pertama adalah faktor alam yang harus kita ketahui yaitu karakteritik dan kondisi alam kita, lalu ada faktor sarana yang menyangkut standar pelayanan minimum, dan yang terakhir adalah faktor manusia dengan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat,” terang Suryadi.

Suryadi juga menyebutkan bahwa program pembangunan wisata bahari Lombok sendiri terbagi menjadi dua Key Tourism Area (KTA) prioritas, yakni KTA Gili-Senggigi dan KTA Pantai Selatan.

“Disini peran seluruh stakeholder terkait, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, serta Pemerintah Pusat bersama DPR sangat dibutuhkan untuk mendorong tercapainya angkutan penyeberangan yang layak dan sesuai dengan standar keselamatan suatu wilayah pariwisata,” ucap Suryadi.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Setda Provinsi NTB, Nurhandini Eka Dewi, menuturkan bahwa dalam mewujudkan keselamatan transportasi ini tidak hanya menitikberatkan kepada pelaku atau operator transportasi, tapi juga dari sisi penumpang, oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan.

Sementara itu dilihat dari segi evaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan, Bambang Siswoyo, Plt. Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Ditjen Hubdat Kemenhub mengungkapkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek diantaranya aspek pelayanan penumpang, aspek pelayanan pemuatan kendaraan, dan aspek pengoperasian kapal.

Aspek pelayanan penumpang meliputi ruang penumpang, informasi fasilitas keselamatan di kapal, alat keselamatan, jalur evakuasi dan titik kumpul, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, ketentuan jumlah toilet, pelayanan untuk kesetaraan dan fasilitas umum lainnya.

Aspek pelayanan pemuatan kendaraan meliputi Pintu Rampa/Rampdoor (panjang, lebar, kecepatan buka dan tutup), Spesifikasi Inner ramp (lebar, kemiringan) dan Ruang untuk kendaraan.

Lalu yang ketiga aspek pengoperasian kapal meliputi jadwal operasi dan kecepatan dinas kapal, serta alur pemeriksaan.

Harapannya melalui kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan dukungan sektor transportasi yang berkeselamatan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok.

Turut hadir dalam sosialisasi ini Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono; Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Chandra Aprinova