Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) dengan tema "Kaleidoskop Capaian Sektor Transportasi Laut Tahun 2015-2024” dalam rangka berbagi pengetahuan, data, dan informasi mengenai capaian transportasi di sektor maritim dari berbagai sudut pandang guna mengevaluasi dan mengidentifikasi langkah-langkah ke depan dalam kemajuan sektor transportasi laut di Indonesia.

Dalam sambutannya mewakili Menteri Perhubungan, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Subagiyo, menyatakan, sektor transportasi laut pada rentang waktu 2015 – 2024 telah menghasilkan banyak kemajuan yang positif. Pada level internasional, Indonesia mampu menunjukan eksistensinya dengan secara konsisten tetap terpilih sebagai anggota Dewan IMO pada kategori C mulai dari tahun 2016 hingga 2024 yang didukung lebih dari 80 negara.

“Di dalam negeri Program Tol Laut yang dimulai pada tahun 2015 hanya melayani 3 trayek, namun seiring dengan berjalannya waktu program ini berkembang pesat hingga pada saat ini di tahun 2024 tercatat telah melayani 37 trayek dengan 604 target voyage,” ujar Subagiyo.

“Capaian lainnya dalam Program Perintis Laut menunjukkan capaian konektivitas yang baik, dari 107 trayek dapat dialokasikan 38% pada wilayah Indonesia Tengah dan 50% pada wilayah Indonesia Timur. Capaian yang progresif ini menunjukkan telah terlaksananya pemerataan layanan transportasi laut hingga ke berbagai wilayah 3TP,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 193 infrastruktur yang terdiri dari pembangunan Pelabuhan untuk mendukung pariwisata, seperti: Pelabuhan Sanur, Wae Kelambu, Likupang, Gili Terawangan, dan lain lain. Selain itu, terdapat pembangunan pelabuhan untuk mendukung perdagangan dan industri, seperti: Pelabuhan Patimban, Pantoloan, Maloy, dan Pelabuhan Tanah Paser untuk mendukung Ibu Kota Negara.

Selama sepuluh tahun terakhir, sektor transportasi laut Indonesia turut mengalami kemajuan dalam hal digitalisasi diantaranya adalah digitalisasi terhadap layanan SIMLALA, SIPERKAPAL, SITOLAUT, SIPERINTIS, dan Inaportnet. Salah satu sistem yang mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional adalah Inaportnet. Sistem ini telah diterapkan secara bertahap dan pada tahun 2023 berhasil diimplementasikan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perhubungan Laut, mencakup 264 UPT. Inaportnet terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta telah terintegrasi dengan berbagai sistem baik internal maupun lintas kementerian dan lembaga.

Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Umar Aris, menyampaikan bahwa capaian sektor transportasi laut selama periode 2015-2024 sudah menunjukkan hasil yang positif. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan membawa peningkatan signifikan. Namun, memasuki periode 2024-2029, pemerintah dengan visi barunya harus lebih mendorong kemajuan, khususnya di sektor transportasi laut.

“Di sektor ini, kita perlu lebih fokus pada aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta penanganan keluhan dari berbagai pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia layanan. Peningkatan pelayanan di sektor transportasi laut harus tunduk dan patuh pada standar-standar internasional yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan internasional ini merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas dan integritas pelayanan,” jelas Umar.

Menurut Umar Aris, ada empat unsur pokok yang harus menjadi perhatian utama, diantaranya adalah dalam bidang pelayaran (memastikan operasional kapal sesuai dengan standar keselamatan internasional), bidang kepelabuhanan (meningkatkan efisiensi dan fasilitas di pelabuhan agar memenuhi kebutuhan global), bidang keselamatan pelayaran (mencakup upaya pencegahan kecelakaan dan penanganan darurat yang efektif), dan perlindungan lingkungan maritim (memastikan bahwa aktivitas transportasi laut tidak merusak ekosistem maritim dan mendukung keberlanjutan lingkungan).

“Dengan memahami dan menerapkan empat unsur tersebut, kita bisa membangun sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Rektor ITS, Bambang Pramujati, mengatakan bahwa saat ini ITS telah memiliki 4 (empat) departemen dan 1 Prodi yang mempelajari teknik yang berhubungan dengan kemaritiman (kelautan), dimana Departemen Teknik Transportasi Laut bekerjasama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan membuka Program Studi Magister Gelar Ganda (Master Double Degree Program) Teknik Transportasi dengan Rotterdam University of Applied Sciences tahun 2021.

“Semua ini menunjukkan komitmen ITS dalam mengemban misi sesuai dengan bentuk negara kita sebagai negara maritim dengan ribuan pulau,” ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, ITS turut berkontribusi dalam menghasilkan beberapa produk untuk sektor transportasi laut,

“Semua inovasi teknologi dan hilirisasi yang telah kami lakukan tentu sangat diperlukan untuk pembuatan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Tentunya dengan kolaorasi dengan semua pemangku kepentingan di sektor transportasi, utamanya Kementerian Perhbungan sebagai regulator, guna menghasilkan produk kebijakan transportasi yang dapat diimplementasikan,” terangnya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Subagiyo, menyampaikan terima kasih kepada ITS dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam FGD ini. Ia menekankan pentingnya diskusi ini dalam memberikan perspektif baru dan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi laut.

“FGD ini merupakan salah satu upaya untuk menggali dan membagikan pengetahuan tentang kemajuan sektor transportasi laut. Kami berharap diskusi ini akan memperkuat sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan dan berkontribusi pada pengembangan sektor maritim di Indonesia,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah narasumber yang memainkan peranan penting di dunia transportasi laut, diantaranya Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, PT PELNI, Deputi Direktur Manajemen Klasifikasi BKI, Ketua Pengurus Harian YLKI, serta Ketua Umum dari berbagai asosiasi industri terkait.