Jakarta – Pemerintah telah memprogramkan percepatan pembangunan perkeretaapian sejak tahun 2015 yang tidak hanya meliputi jaringan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah ada saat ini, namun juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam upaya pemerataan pembangunan. Maksud dari program percepatan pembangunan perkeretaapian pada tahun 2015-2019 adalah untuk mewujudkan transportasi nasional yang efisien dan efektif dengan berbasis pada transportasi massal kereta api.

Pada FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas” yang diselenggarakan pada Kamis (1/12), Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan bahwa salah satu wujud dari program percepatan pembangunan perkeretaapaian di Pulau Sulawesi adalah pembangunan jalur kereta api Makassar—Parepare dengan tujuan mendukung program Domestic Connectivity, menyediakan akses jalur KA menuju kawasan pelabuhan, bandara dan kawasan-kawasan strategis lainnya serta mewujudkan kebijakan transportasi ramah lingkungan.

“Dalam rencana pengoperasian dan melanjutkan pembangunan rute kereta api Makassar—Parepare, diperlukan keterpaduan program pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk mendukung kemudahan aksesibilitas dan konektivitas pergerakan penumpang dan barang yang menggunakan kereta api,” ungkap Menhub.

Menhub menjelaskan upaya pemberdayaan potensi wilayah dan destinasi wisata diperlukan untuk mendukung keberlangsungan operasional kereta api sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien.

“Berdasarkan hasil identifikasi awal pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare, terdapat potensi angkutan barang bersumber dari potensi pertanian, produksi semen, dan angkutan petikemas yang memungkinkan terdapat peralihan moda transportasi dari trucking beralih menggunakan kereta api,” terang Menhub.

Beberapa lokasi wisata sedang dikembangkan dan menjadi tujuan favorit masyarakat yang jaraknya kurang dari 5 km dari stasiun KA seperti wisata Tonasa Park (2,1 km dari Sta Mangilu), Wisata Alam Raman-Ramang (1,7 km dari Stasiun Raman-Ramang), dan Pulau Dutungan (4 km dari Sta Palanro) dimana keberadaan kawasan wisatawan tersebut tentu memerlukan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, keberlangsungan operasional kereta api Makassar-Parepare ini tentunya perlu dijaga secara berkelanjutan dengan sasaran penumpang maupun barang. Salah satunya dengan pemberdayaan potensi pariwisata setempat

.

“Salah satu pengembangannya dapat dilakukan dengan penerapan konsep Land Value Capture yang sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, kajian aspek legal terkait penerapan Land Value Capture di Indonesia menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sehingga dapat dihasilkan suatu formula kebijakan yang sederhana namun bisa diterapkan,” ujar Gede Pasek.

Sebelumnya Badan Kebijakan Transportasi juga telah menyelenggarakan FGD dengan para stakeholder diikuti dengan kunjungan ke lokasi, yang mana ditemukan banyak potensi wisata di sepanjang jalur kereta api Makassar-Parepare tersebut.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Eny Yuliawati, mengatakan bahwa Penyelenggaraan FGD lanjutan ini bertujuan untuk mempertajam konsep draft policy brief, rencana aksi, alternative policy dan priority policy terkait percepatan pembangunan dan pengoperasiaan Kereta Api Makassar-Parepare serta sebagai media sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

“Focus Group Discussion ini juga merupakan hasil kerjasama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta para peneliti dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan Australia yang tergabung dalam PAIR (The Partnership Australia Indonesia Research,” ujarnya.

Hasil kajian dari PAIR dengan tim yang terdiri dari Guru Besar UGM, Siti Malkhamah; Guru Besar ITS, Nyoman Pujawan; Akademisi Monash University, Andreas Ernst; disebutkan bahwa prakiraan permintaan yang ada adalah sebagai berikut: 75% sampai 90% calon penumpang tertarik, 25% sampai 55% penyedia logistik, kedua pasar sensitif terhadap harga penetapan harga, subsidi dan edukasi.

Dari kajian yang dilakukan juga dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya menggunakan data penggunaan lahan untuk menyediakan informasi risiko dan kerentanan serta mengurangi potensi bencana, mengembangkan strategi penetapan harga dengan kemungkinan subsidi dan penggabungan dengan kampanye pendidikan untuk meningkatkan permintaan layanan penumpang dan barang, mengembangkan rencana angkutan barang antar moda untuk meningkatkan keberlanjutan logistik perkeretaapian, pengoptimalan jaringan angkutan umum dan jadwal kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsionalitas, serta pembuatan rencana induk Transportasi Cerdas untuk lima wilayah - Makassar, Maros, Barru, Pangkep, dan Parepare.

Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal dalam paparannya terkait rencana dan target pengoperasian KA Makassar-Parepare menyebutkan bahwa pada jalur KA Makassar-Parepare terdapat 14 stasiun dengan 10 stasiun yang sudah beroperasi, 118 km terbangun dengan 66 km yang sudah operasi, sistem persinyalan elektrik, melewati 3 kabupaten (Maros, Pangkep, Barru), satu depo dan kantor, satu gudang prasarana dan satu operation control center.

Lebih lanjut, Risal Wasal memaparkan bahwa rencana pengoperasian KA tahap awal adalah angkutan barang/ logistic lintas Mangilu/Tonasa – Pelabuhan Garongkong (51,98 Km), angkutan barang/ logistik lintas Ramang Ramang – Pelabuhan Garongkong (66 km), dan angkutan penumpang perintias lintas Mandai – Barru (73 km).

Sementara itu, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi, Herawati Basirpuly, mengatakan bahwa Pembangunan jalur KA Makassar - Parepare, diharapkan dapat diterima dengan baik melalui pendekatan rekayasa sosial (social engineering) yang tanpa kekerasan (non-violence), humanis, berfokus pada faktor manusia (human factor), serta dapat memunculkan rasa aman dan nyaman.

“Ada beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan kepada masyarakat, pengelola kawasan pariwisata, Pemerintah Daerah, dan pelaku UMKM dalam pengoperasian dan keberlanjutan pembangunan kereta api Makassar-Parepare melalui sosialisasi, promosi, pemberlakuan kebijakan dan pelatihan,” ucap Hera.

Turut hadir dalam FGD ini Akademisi Unhas Makassar, Ilham Alimuddin; Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Wihana Kirana Jaya; Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Angkutan Massal Perkeretaapian, Zulfikri; Perwakilan dari Bappenas; dan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan.