Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Jurnal Penelitian Transportasi Laut by Puslitbang Transportasi Laut, SDP is licensed under a CC BY-NC-SA
Based on a work at https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut/
References
Acemoglu, Daron.2003.Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institutions in Economic Development. Finance and Development. Vol. 40,No 2 ,Juni: 27-30.
Williamson OE . 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead.Journal of Economic Literture.Vol.38, September 2000: 595-613.
Yustika, Erani Ahmad.2006.Ekonomi Kelembagaan: Definisi,Teori dan Strategi.Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
Ikhsan, Muhammad.2000.Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi.Jurnal Demokrasi dan HAM.Vol.1,No 2, September–November,hal 37, Jakarta.
Pakpahan A.1989.Perspektif Ekonomi Institusi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol.34 No.4. Jakarta.
Anwar A.1990.Beberapa Konsepsi Alokasi Sumberdaya Alam Untuk Penentuan Kebijakan Ekonomi Kearah Pembangunan Yang Berkelanjutan.Makalah Seminar Ilmu Tanah Indonesia,9-10 Oktober 1990 di Ujung Pandang.
Sunirat, MR. 2000. Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Wilayah Pesisir Timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan. Tesis Program Pascasarjana IPB, Bogor.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 2011. Kajian Peningkatan Peran Syahbandar dalam Melakukan Pengawasan di Pelabuhan, Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 2010. Penelitian Sistem Pemeriksaan Kapal dalam Pemberian Surat Izin Berlayar, Jakarta.
Rangkuti, reddy.2003.Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT.Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jakarta.