Pengukuran Pelayanan Publik Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura
Main Article Content
Abstract
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk prosedur pelayanan penerbitan buku pelaut yang diberikan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura adalah 2,801 yang termasuk dalam kategori Baik, di mana nilai kepuasan tertinggi adalah unsur prosedur pelayanan (3,06) dan nilai kepuasan terendah adalah unsur kepastian jadwal pelayanan (2,44) dan kenyamanan lingkungan (2,50). Upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan terutama difokuskan untuk mengatasi kendala internal, yakni proses pelayanan yang masih parsial, sehingga menghambat kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus penerbitan buku pelaut, serta kendala eksternal, yakni belum banyaknya masyarakat yang mengetahui persyaratan-persyaratan administarsi dalam pengurusan penerbitan buku pelaut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk unsur-unsur kepuasan yang masih berada di posisi bawah dari ke 14 (empatbelas) unsur penilaian maka perlu dilakukan upaya-upaya kongkrit dan tegas untuk:Menerapkan sangsi yang tegas bagi aparat yang terlibat pencaloan dalam pengurusan buku pelaut misalnya berupa sangsi administrartif mutasi. Menerapkan sistem penilaian mutu kinerja secara obyektif melalui penyusunan dan penerapaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, sehingga kapasitas kerja dari pihak aparat dapat dipantau dan kemungkinan penyimpangan dapat dihindarkan sedini mungkin.Meningkatkan kapasitas pelayanan aparat melalui keikutsertaan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus manajemen publik sehingga akan terbentuk mindset aparat pelayanan yang mendahulukan kepuasan pelanggan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Jurnal Penelitian Transportasi Laut by Puslitbang Transportasi Laut, SDP is licensed under a CC BY-NC-SA
Based on a work at https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut/
References
Hardjosoedarmo, Soewarso, 1996. Dasar-Dasar Total Quality Management.Yogyakarta: Penerbit Andi.
Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara.
Wicaksono, Bambang, 2003, Survey Pelanggan: Upaya Pendekatkan diri Pada Pengguna Layanan.Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Riyadi, 2003,Kajian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI.
Subarsono, A.G., 2006. “Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, Dan Non-Partisan” dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Suprapto, 2008,Kajian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Kantor Samsat Semarang I Propinsi Jawa Tengah.
Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi.Jakarta : Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pelayanan PublikTentang Pelayanan Publik.Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Laporan Tahunan, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura, tahun 2014.