Pengembangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Biak
Main Article Content
Abstract
Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, terdiri dari 2 (dua) pulau kecil yaitu pulau Biak dan pulau Numfor, serta lebih dari 42 buah pulau sangat kecil yang berada di sebelah utara daratan papua dan berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu tempat yang strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar terutama negara-negara di kawasan Pasifik, Australia atau Philipina. Letak geografis ini memberikan kenyataan bahwa posisinya sangat strategis untuk membangun kawasan industri, termasuk industri pariwisata. Pelabuhan Biak menjadi sarana bangkitnya perdagangan antar pulau bahkan perdagangan antar negara. Pelabuhan ini dapat menggerakkan roda perekonomian, berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari skala kecil sampai dengan usaha skala besar, harga-harga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri sampai dengan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi ketersediaan fasilitas penunjang keselamatan pelayaran di pelabuhan Biak saat ini untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan kebutuhan fasilitas penunjang keselamatan pelayaran di Pelabuhan Biak ke depan. Metode analisis data dalam penelitian adalah analisis gap. Gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Jurnal Penelitian Transportasi Laut by Puslitbang Transportasi Laut, SDP is licensed under a CC BY-NC-SA
Based on a work at https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut/
References
Pelabuhan Kolaka Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Kabupaten Kolaka, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2005. Semarang.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua Dalam Angka Tahun 2013, Biak Numfor.
Tebiary Lepius, Setijo Prajudo, dan Edwin Matatulla, Analisa Kinerja Fasilitas Pelabuhan Amahai Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Pulau Seram, Program Pascasarjana Teknologi Kelautan, FTK-ITS, Surabaya, Email: tebiary09@.mhs.na.its.ac.id, Jurusan Teknik Perkapalan, FTKITS, Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan, 9-10 Desember 2010.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jakarta.
Refina Anandya Syahputri, Hangtuah Salim, Perencanaan Layout Dan Tipe Dermaga Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Sauh, Batam, Program Studi Teknik Kelautan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Jl Ganesha 10 Bandung 40132, refina_anandya@yahoo.com dan hangtuah@ocean.itb.ac.id.
Cahyo Eko Putranto, Studi Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya, Fakultas Tehnik, Program Pasca Sarjana UI, Juli 2011, Depok.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan, Jakarta, 2010.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 414 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Jakarta, 2012.
Kramadibrata, Soedjono. 2002. Perencanaan Pelabuhan. Bandung: Penerbit ITB.
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2007.
Murdiyanto, Bambang. Pelabuhan Perikanan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut, Bogor, 2004.
Kepelabuhanan dan fasilitasnya, Wikipedia, halaman ini terakhir diubah pada 01.25, 22 Maret 2014.