Potensi Pengembangan Pelabuhan Tarakan Untuk Konsolidasi Barang Bagi Wilayah Kalimantan Utara Dan Sekitarnya

Main Article Content

Johny Malisan

Abstract

arang antar pulau-pulau kecil di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh general cargo, sedangkan untuk rute antar pelabuhan utama saat ini muali mengarah ke container cargo. Ini terjadi karena petikemas lebih efisien dan dapat menjaminan keamanan barang. Keunggulan tersebut perlu didukung sistem pengangkutan yang terencana agar konsolidasi barang di pelabuhan karena dampak positif yang ditimbulkan antara lain shipper akan memperoleh tarif yang rendah, dan shipping line memperoleh jaminan ketersediaan barang. Pelabuhan Tarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV akan dikembangkan menjadi pelabuhan tempat alih moda yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik. Pengembangan ini mengakibatkan pelabuhan Tarakan berpotensi menjadi pelabuhan konsolidasi muatan (container dan general cargo). Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan opini responden utuk dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis IPA (Importance Performance Analysis). Dalam analisis ditemukenali 28 variabel yang terbagi kedalam 3 atribut pelayanan yakni sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Hasil analisi menunjukkan bahwa terdapat gap yang perlu perbaikan terhadap ketiga atribut tersebut. Perlu perhatian manajemen/pimpinan Pelabuhan Tarakan untuk mempersiapkan seluruh jajarannya, meningkatkan kapasitas dan kinerja fasilitas serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menghadapi persaingan dan dapat menekan biaya logistik yang di Indonesia masih termasuk tinggi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section

Articles

References

Bambang Triatmodjo. 2010. Perencanaan Pelabuhan. Edisi Pertama, Beta Offset. Yogyakarta.

Estu Suryowati. 2016. Mulai Terlihat Dampak Tol Laut. //bisnis keuangan. kompas.com/read/2016/04/01/163904526/Mulai. Terlihat. Dampak. Tol.Laut. 16 Juni 2016.

J. Supranto. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Rineka Cipta. Jakarta.

Sianipar JPG. 2000. Perencanaan Peningkatan Kinerja, Bahan Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Sinambela Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Tjiptono Fandy. 2007. Stratergi Pemasaran. Edisi Kedua, Andi Offset. Yogyakarta.

M. Yamin Jinca. 2011. Transportasi laut Indonesia: analisis sistem & studi kasus, Brilian Internasional.

Wuri Anny Yumantini, 2016. Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maritim. //w u r ia n n yyu m a n t in i. c om / s em in ar -pe r c ep a t an - pembangunan-ekonomi-indonesia-menuju-negara-maritim/ . 16 juni 2016.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor No 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. 23 Februari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.20 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151.Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.7 Mei 2008.Jakarta.