SISTEM PELAYANAN PADA ANGKUTAN KOTA RUTE TETAP DAN RUTE BEBAS DI KOTA PALANGKARAYA

Main Article Content

Imam Samsudin Samsudin

Abstract

Pemerintah Kota Palangkaraya telah berupaya meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Palangkaraya melalui berbagai bentuk kebijakan, akan tetapi belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan angkutan kota. Disamping itu juga terdapat pengaruh yang sangat kuat diantara komponen-komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan kota yaitu penumpang, operator dan pemerintah yang seringkali kepentingan dari ketiga komponen tersebut bersinggungan. Untuk menentukan sistem pelayanan yang baik di Kota Palangkaraya diperlukan suatu penerapan metode yang tepat dalam memilih suatu keputusan sehingga dapat dinilai kepentingan masing-masing komponen tersebut dalam memilih berbagai kriteria pelayanan, suatu metode analisis yang mencakup berbagai kepentingan atau multicriteria dalam menetukan jenis pelayanan yang efektif. Dimana variabel yang digunakan terhadap pelayanan angkutan kota yaitu aksesibilitas, kenyamanan, biaya, dan tarif. Dalam penyelenggaraan angkutan kota, Pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan 7 trayek yang beroperasi dengan 2 jenis pelayanan yang berbeda dalam sehari, yaitu rute tetap dan rute bebas yang dibagi menjadi dua periode. Pada kenyataannya, pengoperasian rute bebas tidak sesuai dengan perundang-undangan serta tidak ada kebijakan dari Pemda setempat. Dengan diterapkannya rute tetap dan disesuaikan jumlah armada yang beroperasi dengan jumlah permintaan yang ada pada rute tersebut terjadi penurunan tarif dari Rp. 261,72 menjadi Rp. 238,75 dengan konsekuensi terjadinya pengurangan jumlah kendaraan dari 348 unit kendaraan menjadi 297 unit kendaraan. Namun demikian pelayanan angkutan umum dari segi operator dapat membaik, karena kerugian yang terjadi dapat berkurang.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section

Articles

References

LPKM-ITB. 1997. Modul Pelatihan Perencanaan Sistem Angkutan Umum (Public Transport System Planning). Bandung: LPKM-ITB.

Morlok, E.K. 1998. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi (terjemahan John K Naimin). Jakarta: Erlangga.

Nasution, H.M.N. 2010. Manajemen Transportasi. Edisi 4. Bogor: Ghalia.

Ortuzar, Juan de Dios., Willumsen, Luis G. 1994. Modelling Transport. 2nd ed. New York: Wiley.

Ortuzar, Juan de Dios., Willumsen, Luis G. 1994. Modelling Transport. 4th Edition. California: John Wiley & Sons, Inc.

Sutjahjo, Budi. 2004. Pengambilan Keputusan Dengan Multikriteria Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK/523/AJ.402/DRJD/2015. Jakarta.