Implementasi Manajemen Transportasi Publik Di Provinsi DKI Jakarta(Studi Kasus Integrasi Antar Moda Angkutan Darat)

Main Article Content

Wisnu Budhi Pratomo
Bram Hertasning
Shaula Fidilia
Devi Anggraeni

Abstract

Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta saat ini semakin luas baik dari aspek ruang maupun aspek waktu dan bahkan kemacetan pun sudah merambah ke wilayah penyangga. Tidak hanya jalan protokol saja yang mengalami kemacetan, namun sudah masuk ke jalan lingkungan. Pertumbuhan kendaraan pribadi yg pesat tidak diimbangi dengan jumlah pertumbuhan jalan. Disamping itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya kecamatan dan hanya berfokus pada mengatasi kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana implementasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta, mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat optimalisasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta guna menangani masalah publik yang berkaitan dengan aspek transportasi, dan memberikan alternatif atau solusi perbaikan dalam upaya untuk mewujudkan kemajuan pelayanan publik di sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam. Hasil yang didapat adalah dari sisi Implementasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan progress yang baik, akan tetapi masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti perluasan jaringan, integrasi moda transportasi, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan birokrasi dan regulasi menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya optimalisasi manajemen transportasi publik.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section

Articles

References

[1] H. Gunawan, Pengantar Transportasi dan Logistik, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

[2] A. Andriansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.

[3] D. A. Nugroho and S. Malkhamah, "Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan," Jurnal Penelitian Transportasi Darat, vol. 20, no. 1, pp. 9-16, Jun. 2018.

[4] TomTom Traffic Index. [Online]. Available: www.tomtom.com/traffic-index/ranking/. [Accessed: Jan. 19, 2024].

[5] Peraturan Daerah DKI Jakarta. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. 2012.

[6] M. Kadarisman et al., "Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Jakarta," Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog), vol. 2, no. 1, pp. 1-10, Mar. 2015.

[7] N. Brotodewo, "Penilaian Indikator Transportasi Berkelanjutan, Pada Kawasan Metropolitan di Indonesia," Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 21, no. 3, pp. 1-12, Dec. 2010.

[8] E. Revida et al., Manajemen Pelayanan Publik, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

[9] J. V. Denhart and R. B. Denhart, The New Public Service: Serving Not Steering. New York: M.E. Sharpe, Inc., 2007.

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, 2017.

[11] J. W. Creswell, Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

[12] A. Anggito and J. Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

[13] M. R. Suaib, Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: CALPULIS, 2016.

[14] Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. 2012.

[15] S. M. Sinaga et al., "Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Massal Berbasis Bus Rapid Transit (BRT) Dalam Mewujudkan Sistem Transportasi Publik Perkotaan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta," Jurnal Papatung, vol. 2, no. 3, pp. 1-12, 2019.