Tanjung Pinang – Badan Kebijakan Transportasi kembali melakukan pemetaan isu strategis sektor transportasi di Kepulauan Riau setelah sebelumnya melakukan pemetaan isu strategis serupa di beberapa daerah lainnya. Kegiatan ini mengambil tempat di Tanjung Pinang pada hari Kamis (16/5/2024) dengan tema Sinkronisasi Kebijakan Transportasi Dalam Mendukung Potensi Kepulauan Riau Sebagai Pusat Logistik Regional. Pemetaan isu strategis sektor transportasi ini sejalan untuk mendukung tugas dan fungsi BKT yang tercantum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 17 Tahun 2022 dan KM No. 41 Tahun 2023 yakni menyelenggarakan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Rapat kerja dan pemetaan isu strategis dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan yang merupakan tahapan penting dalam keseluruhan proses penyusunan rekomendasi kebijakan. Sebagai tahapan awal dalam proses formulasi kebijakan transportasi, kegiatan akan fokus pada proses pengidentifikasian kegiatan strategis, proses penajaman isu strategis transportasi sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta sebagai forum diskusi dalam menjaring isu aktual transportasi. Kegiatan ini melibatkan Badan Kebijakan Transportasi sebagai unit lead, subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, user, operator, regulator, serta Lembaga Legislatif.

Sektor logistik merupakan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa tahun terakhir, kinerja logistik Indonesia menjadi sorotan penting oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan.

”Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada jaringan logistik yang efisien untuk menghubungkan produsen, konsumen, dan pasar di ribuan pulau.” Ujar Avirianto Suratno selaku Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi mengawali sambutannya.

”Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan yang luas, Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat logistik regional. Terletak di pintu gerbang utama Indonesia ke Asia Tenggara, Kepulauan Riau memiliki posisi sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Hal ini menjadi titik penting dalam arus barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri.” tambah Avirianto.

Dengan keunggulan fasilitas wilayah berupa daerah perdagangan bebas (Free Trade Zone), Bandara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar dinilai memiliki nilai strategis yang membuat Kota Batam sebagai hub logistik internasional, tentunya hal tersebut akan memegang andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Total ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 tercatat sebesar US$18.938,30 juta sedangkan total impornya selama 2023 mencapai US$17.795,00 juta.

Peran sektor transportasi sangat diperlukan untuk mendukung serta meningkatkan kinerja sektor logistik di Indonesia. Kementerian Perhubungan terus berupaya dengan meningkatkan konektivitas antar simpul transportasi guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik agar lebih efisien sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja logistik di Indonesia.

”Dalam hal ini, sinergitas dan sinkronisasi kebijakan transportasi di level pusat dan daerah menjadi kunci dalam perumusan kebijakan transportasi yang komprehensif dan berkelanjutan.” jelas Avirianto.

Kabid Kepelabuhanan Pemprov Kepulauan Riau, Azim Kasim Djou dalam paparannya menyampaikan bahwa rantai logistik dari pusat produksi di luar Kepri ke pusat-pusat distribusi di Kep. Riau saat ini dinilai cukup baik, dan diharapkan terus mengalami peningkatan baik dari sisi jaringan, pengawasan keselamatan dan keamanan, serta sarana dan prasarana mengingat masyarakat Kepulauan Riau yang tersebar di ribuan pulau.

”Namun begitu 98% wilayah Kepri merupakan laut, dengan total 2408 Pulau, Sehingga perlu dipikirkan transportasi logistik untuk 2.152.630 ribu orang yang menghuni 394 Pulau.” tandas Azim.

Berdasarkan data dari Pemprov Kepulauan Riau, setiap tahunnya Kepulauan Riau dilewati oleh kurang lebih 80 ribu kapal tanker maupun kapal kontainer. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kepulauan Riau yang tepat berada di jalur perdagangan internasional dan keberadaan Selat Malaka yang masuk ke dalam 10 Chokepoint di dunia bersama dengan Selat Gibtraltar dan Terusan Suez.

Penguatan sinergi antar stakeholder sektor transportasi perlu untuk dilakukan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional khususnya dalam menciptakan ekosistem transportasi logistik yang efisien, andal dan terintegrasi.

“Sinkronisasi kebijakan transportasi logistik menjadi salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik. Kolaborasi antar sektor serta harmonisasi regulasi di berbagai level perlu ditingkatkan. Di sisi lain, juga perlu adanya dukungan prioritas anggaran oleh Pemerintah Daerah serta mengupayakan dukungan skema pendanaan alternatif (creative financing) di luar APBN.” Tutup Umar Aris, Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Transportasi.

Sejumlah masukan dan saran pada diskusi hari ini menjadi input yang konstruktif sebagai bahan referensi Badan Kebijakan Transportasi di dalam perumusan kebijakan transportasi serta melalui forum rapat kerja dan pemetaan isu strategis ini diharapkan dapat terjalin sinergitas yang lebih kuat dalam rangka peningkatan kinerja transportasi Indonesia.